Melihat Perspektif banyak kalangan terhadap naiknya BBM

Minggu, 16 Juni 2013 

Oleh : Muhammad Yasin Fadilah

Kecewa, itulah kata yang pertama kali dikeluarkan ketika pemerintah membuat kebijakan untuk menaikkan BBM menjadi Rp.6.500/liter. Pikiran pertama dampak negatif dari naiknya BBM di inonesia menurut hasil obrolan saya dengan beberapa masyarakat kecil ini berdampak naiknya semua harga pokok dan harga lainya sedangkan survey kedua saya jatuh pada para Buruh pabrik yang berpenghasilan tetap semisal Rp 2,2 jt/bulan otomatis yang akan terjadi banyak nya barang produsen yang beredar dipasaran dan semakin sedikitnya para pembeli dikarenakan faktor input menuju output permasalahan BBM tersebut. Logikanya, para buruh  berpenghasilan tetap dan apabila dalam sebulan biasanya para buruh membeli barang habis Rp 700 rb maka akan naik semisal menjadi Rp 1 jt dan sedangkan gaji tidak naik maka yang terjadi si buruh terebut akan mengurangi pengeluaran yang mereka biasanya lakukan setiap bulan dan secara tidak langsung mengurangi pembeli dan terjadi penumpukan barang di pasar.

Sedangkan dilihat dari perspektif golongan menengah ke atas merasa cuek dan merasa tidak terjadi masalah sedikitpun atau dampak apapun terhadap pengeluaran yang setiap bulan mereka lakukan paling sekitar beberapa orang saja yang menggerutu tentang naiknya harga BBM tersebut. Disisi lain bagi para kaum menengah ke atas biasanya mengeluarkan pengeluaran yang tak dijangkau.

Dilihat dari perspektif Pemerintahan banyak gejolak didalam kenaikan BBM tersebut bagi peneliti politik sebagian besar setuju dan tidak setuju dan berbagai alasan diantaranya :

1. BBM ini bisa menguntungkan partai PD yang menaikkan harga BBM demi mendapatkan benefit yang berlimpah dengan kata lain biaya BBM yang naik tersebut akan menyimpan uang KAS untuk partai tersebut dan dasar fundamental statement tersebut dilihat dari pengalaman pemilu tahun 2009 presiden menaikkan harga BBM dan partai PD yang dinaungi presiden memenangkan pemilu tahun tersebut.

2. dari sisi para pakar ekonomi kenaikkan BBM tersebut bisa menambah pundi-pundi KAS negara indonesia yang selama ini dihabiskan untuk kalangan yang tidak tepat sasaran artinya dampak naiknya harga BBM akan menimbulkan anggaran tahunan negara akan menjadi SURPLUS tidak menjadi DEFISIT tapi akan ada inflasi besar-besaran ini dikarenakan tahun 2015 indonesia akan menjadi tuan rumah perdagangan bebas global baik di asia maupun benua eropa dan arab.

Dilihat dari perspektif masyarakat timur khusunya BBM tersebut tidak masalah naik menjadi berapa saja. itu dikarenakan sebelum berita BBM akan naik rata-rata masyarakat papuan dan timur pedalaman khusunya membeli BBM seharga RP 50.000-Rp.80.000/liter ini dikarenakan jarangnya pasokan bensin yang teratur padahal kota-kota ditimur sering membayar pajak untuk subsidi tersebut.

“Boleh BBM naik berapa saja harganya asalkan pasokan BBM ke daerah timur selalu ada stock dan segera ringkus banyaknya penimbunan BBM yang membuat kelangkaan di setiap SPBU di daerah timur”

IRONIS melihat nya, kelangkaan yang menjadi sebuah pelajaran sebenarnya bagi para pejabat dan petinggi pemerintah yang lain.

Semoga Bermanfaat Thanks

 

 

Penulis

Muhammad Yasin Fadilah 

Advertisements

Memperkosa Puisi dalam Kamar Politik Melahirkan Janin Adu Domba-Kebencian dan Teror

Puisi adalah puisi, membacanya seperti deklamasi, manafsirkanya dengan kacamata sastra. Begitulah cara ideal mengenal sebuah karya, Semua di ukur dengan alat ukur yang semestinya. Sehingga muncullah ketepatan dan akurasi penilaianya. Bila tidak maka semua akan menjadi porak poranda yang berakibat kerusakan pada hasil sebuah karya sastra. Menikmati puisi tak ubahnya menikmati makanan lezat, akan semakin terasa kelezatanya saat di memakanya secara perlahan, sedikit demi sedikit, kecapan demi kecapan sehingga setiap rasa yang ada di hidangan tersebut tersentuh oleh syaraf sensorik disisi-sisi lidah. Manis-asam-asin-pahit-kecut dan pedas bisa muncul bersamaan, namun tidak menghilangkan rasa nikmat yang akan muncul sebagimana di maksudkan oleh chef atau koki yang memasaknya.

Tidak semua orang bisa melakukan itu. Ada yang makan dengan cara “glek aja langsung”, langsung di telan. Mulut dan lidah hanya menjadi bagian anatomi dari saluran percernaan belaka. Tidak ada sensasi, tidak ada nikmat atau bahkan yang terjadi adalah tersedak( keselek-keloloden= jawa) atau nyangkut di tenggorokan saluran nafas (chocking). Lebih parah lagi kalau menikmati makanan sperti orang sakit menggunakan sonde lambung (naso gastric tube) seperti pada pasien di rumah sakit, makan dari gelas dan piring langsung masuk ke lambung, tidak ada nikmat sama sekali. Akibatnya si pemakan tidak tahu sama sekali rasa dan maksud makanan itu dibuat kecuali hanya sekedar untuk kenyang saja.

Memakan makanan sebaiknya dengan menggunakan peralatan makan yang cocok untuk memudahkan menyuapnya ke dalam mulut. Untuk makanan berkuah idealnya menggunakan sendok. Untuk makan sate memakai tusuknya. Untuk makan mie dengan sumpit. Cocok. Klop. Jika anda makan nasi pakailah sendok nasi JANGAN MENGGUNAKAN SENDOK PASIR ATAU SCOOP yang terlalu besar, tidak masuk mulut dan akan kocar-kacir kemana-mana nasinya. Jangan juga menggunakan pipet sedotan minum. Tidak klop, nggak matching.

Maksud membuat makanan sejatinya hanya di ketahui oleh koki yang meramunya. Orang yang menikmati hanya bisa mengira-ngira, menafsirkan, membuat ulasan atau cerita sesuai dengan keinginanya. Seperti para host di acara kuliner. Juga akan di pengaruhi oleh latar belakang ideology,budaya,agama,kepercayaan dan maksud menafsirkanya itu. Oleh kaenanya sangat bijak bila kita dapat bertemu lansung dan menanyakan kepada kokinya sebelum membuat penafsiranya, tentu saja bila si koki masih hidup. Apa maksud di buat nasi tumpeng, nasi kuning? Apa makna di buat iwel-iwel dengan bungkus berbeda saat orang jawa melahirkan anak laki-laki atau wanita.Hanya si pembuat pertama yang tahu makna dan maksud sesungguhnya.

Begitupun dengan puisi yang kita nikmati. Namun yang di lakukan Gatot Suwandito dalam tulisanya adalah “MENYERET DAN MENGOTONG PAKSA ” puisi anis matta dalam ruang politik. Bukan ruang sastra, ruang dimana puisi biasa berada. Dalam kamar politik keindahan bahasa dan permainan kata menjadi multi tafsir, jadi terpelintir dan keseleo maknanya.  Di kamar politik Gatot MEMPERKOSA puisi itu. Melampiaskan nafsu dan keinginanya. Memaksakan kehendaknya. Dalam telaah puisi anis itu tentu saja penafsiranya di buat sesuai dengan selera  gatot swandito. Sebuah puisi telah  di ubahnya  menjadi sosok MONSTER TEROR. Terlebih lagi pada pembuka tulisan itu di iringi dan di kait-kaitkan dengan kasus-kasus tertentu sebagai tudung logika pembenaranya.

Coba saja baca dan nikmati cara gatot menuliskanya. Kunyah pelan-pelan tulisan itu dan rasakan sensasi maksudnya. Untuk lebih jelas telaah gatot  tentang puisi itu akan saya tuliskan disini:

1. Presiden PKS Anis Matta memang dikenal sebagai pengagum tokoh teroris Osama bin Laden. Osama baginya adalah teladan mujahid yang gagah berani melawan tirani bangsa-bangsa adidaya

2.Demikian juga dengan Anis Matta, ia bebas mengekspresikan buah pikirannya ke dalam banyak “kanvas”. Puisi “Surat Untuk Osama” dan “Jawaban Osama” jelas merupakan pengagungan Anis terhadap aksi terorisme dunia sekaligus perestuan kepada aksi serupa di tanah air

3.Karena adanya kesamaan sikap pandang tersebut maka bagi Anis Matta puisi tersebut merupakan pengikat soliditas dan gizi bagi militansi kader-kadernya.

4.Jika memang benar sikap Presiden PKS Anis Matta dan para kadernya sebagai pendukung terorisme, maka wajib bagi bangsa Indonesia lainnya untuk mewaspadai gerakan partai dakwah ini.

Dari sebuah puisi gatot membuat analisis politik, bukan analisis sastra. Sepanjang tulisanya gatot menggiring opini pembacanya agar sejalan dengan apa yang dipikirkanya. Yaitu anis matta adalah pendukung terorisme dunia, Anis matta pendukung terorisme di Indonesia, dan PKS serta kader seluruhnya adalah bagian dari itu semua. Entah apa yang di inginkan gatot. “PARA KOMPASIONER CERDAS” tentu bisa menafsirkanya. Apakah ini fitnah, tuduhan atau terror. Sejuta tanggapan bisa di buat  pun semilyar komentar bisa keluar. Untuk berkilah dan berkelit.Tetapi sesungguhnya hanya tuhan dan gatot sendiri yang tahu apa maksud yang terdapat  dalam tulisanya.

Saya tidak sependapat dengan apa yang di tuliskan gatot. Saya hanya mencoba menikmati puisi anis matta sebatas logika bahasa dan sastra atau rasa bahasa dan seni mengolah kata yang ada di dalamnya. Sebagai penikmat puisi dan sastra.

anis matta saat menulis puisi jenis itu adalah ekspresi perlawanan dan kebencian dia terhadap penindasan dan ketidakadilan yang di pertontonkan oleh berbagai pihak. Sifat dasar semua orang sesungguhnya adalah menbenci penindasan, ketidak adilan dan kesewenang wenangan. Dan anis mempersoniikasikanya dalam diri  osama. Ketika dia membuat tokoh osama dalam puisinya karena saat itu osama adalah nama yang selalu di sebut-sebut media sebagai sang penentang para adidaya pada masa itu….andaikan saat itu namanya sang penentang adalah gatot swandito maka anis akan menampilkan gatot swandito sebagai figure sang penentang itu. Penentang pelaku ketidak adilan itu. Dia menyebut tempat-tempat di Indonesia bukan berarti serta merta dia sedang membuat ide terror dan penghancuran NKRI (Indonesia tercinta) sebagimana di tuliskan gatot dalam opininya.

Saya justru menangkap bukanya anis matta dan puisinya yang berpotensi terror bagi Indoesia tapi justru tulisan gatot swandito mungkin saja adalah terror bagi anis matta dan PKSnya. Juga bisa di maknai sebagai terror bagi kompasioner dan bangsa Indonesia pada umumnya. Tulisan yang provokativ. Menyulut permusuhan dan rasa benci pada sesama bangsa Indonesia. Sesama kompasioner. Tulisan yang mengadudomba. Tulisan itu juga menimbulkan orang menjadi kehilangan rasa aman dan ketakutan. Itulah terror yang sebenarnya. Merampas rasa aman dari setiap jiwa. Dengan tulisanya itu gatot sudah menyulut sumbu kebencian dan rasa saling curiga. Akibatnya bisa timbul rasa permusuhan dalam dada sesama anak bangsa. Itukah yang diinginkan?

Ada perbedaan nyata anatara puisi dan opini. Puisi adalah ekpresi jiwa dalam keindahan dan permainan kata. Tidak bermaksud untuk mempengaruhi. Tetapi sebuah opini selalu di tulis dengan maksud dan tujuan tertentu yang sudah jelas arahnya. Bisa berisi  ajakan kebaikan bisa juga hasutan berbuat kejahatan, makar, pemutarbalikan fakta dan lain sebagainya. Kalau dalam tulisanya gatot memberi judul PUISI ANIS MATTA INI MEMBAHAYAKAN NKRI maka saya justru melihat TULISAN GATOT ITU  MEMBAHAYAN NKRI karena berpotensi  memecah belah dan mengadu domba sesama bangsa Indonesia.

JIKA MAKAN NASI PAKAILAH SENDOK  NASI JANGAN GUNAKAN SENDOK PASIR ATAU SCOOP KARENA ITU TERLALU LEBAR, TIDAK AKAN MASUK KE MULUT TAPI JUSTRU NASI AKAN BERTABURAN TAK TENTU ARAHNYA.

Inilah naskah tulisan gatot swandito dalam kompasiana:

PUISI ANIS MATTA INI MEMBAHAYAKAN NKRI

Pagi ini (03/05/2013) sekitar pukul pukul 08.00 terjadi aksi bom bunuh diri di Mapolres Poso. Waktu dan tempat yang dipilih pelaku adalah senin pagi di mana biasanya anggota polisi melakukan apel pagi. Beruntung apel pagi itu ini tidak dilakukan di tempat biasanya yaitu di depan mushola, tapi dilakukan di halaman belakang Mapolres Poso.

Aksi pemboman di Malpolres Poso sangat mirip dengan aksi yang terjadi pada 15 April 2011 lalu di mana Muhammad Syarif sebagai pelaku meledakkan bom saat berlangsung shalat Jumat di Masjid Az Zikra Mapolresta Cirebon di mana saat itu masjid dalam kondisi penuh. Akibatnya sejumlah korban luka berjatuhan termasuk Kapolres Cirebon Kota AKBP Herukoco.

Pertanyaannya, mengapa harus Poso (lagi)? Apakah Poso, juga Ambon sudah difatwakan sebagai ladang jihad di mana para mujahid menemukan lorong menuju surga? Apa salah Poso?

Yang menarik dalam puisinya yang berjudul “Jawaban Osama” Anis Matta, saat itu masih menjabat Sekjen PKS mengobarkan semangat pendukungnya untuk terus berjihad di Ambon, Ternate, serta Poso. Berikut penggalan puisi Anis Matta yang utuhnya bisa dilihat di beritapks.com.

Saudaraku,

Kalau nanti Allah memilihku jadi syahid

Utusanku akan datang menemuimu

Membawa sebuah pundi kecil

Itulah darahku,

Siramlah taman jihad di Ambon, di Ternate dan Poso

Tapi kalau aku bisa mengubur keangkuhan Amerika di sini

Aku akan datang ke Indonesia

Kamu tahu apa yang akan aku lakukan

Aku hanya mau investasi di negerimu.

“Jawaban Osama” sendiri merupakan sekuel dari puisi “Surat Untuk Osama” yang ditulis Anis Matta pada 2011. Dalam dua puisinya itu Anis membayangkan dirinya berkirim surat kepada Osama lalu menerima balasan suratnya. Presiden PKS Anis Matta memang dikenal sebagai pengagum tokoh teroris Osama bin Laden. Osama baginya adalah teladan mujahid yang gagah berani melawan tirani bangsa-bangsa adidaya. Keberaniannya melawan kesewenang-wenangan AS menginspirasi para aktivis di seluruh penjuru dunia untuk memberontak terhadap kesewenang-wenangan bangsa adidaya yang arogan.

Menulis puisi merupakan bagian dari ekspresi yang tidak berbatas. Puisi tentang pembunuhan Tuhan pun sah-sah saja ditulis. Ekspresi baru membentur batasannya saat dihadirkan ke hadapan publik. Saat itulah publik akan menilai sebuah karya cipta. Saat itulah publik memilih untuk menerima atau menolak buah dari ekspresi.

Demikian juga dengan Anis Matta, ia bebas mengekspresikan buah pikirannya ke dalam banyak “kanvas”. Puisi “Surat Untuk Osama” dan “Jawaban Osama” jelas merupakan pengagungan Anis terhadap aksi terorisme dunia sekaligus perestuan kepada aksi serupa di tanah air. Dan sebagai manusia, tidak ada satu pun larangan bagi Anis untuk tidak menuliskannya. Tetapi, sebagai sekjen sebuah partai besar yang sekaligus bagian dari koalisi seyogyanya Anis Matta memilah karya mana yang pantas dipublikasikan dan mana yang hanya ditumpuk di laci mejanya.

Di sinilah timbul pertanyaan, mengapa Anis Matta memublikasikannya dan kenapa puisi tersebut disebarluaskan oleh banyak situs yang memiliki kedekatan dengan partai yang sekarang dipimpinnya. Apakah Anis Matta dan juga situs-situs tersebut sudah mengetahui pasti kalau pendangan Anis Matta atas terorisme tidak berbeda dengan sikap para kadernya? Karena adanya kesamaan sikap pandang tersebut maka bagi Anis Matta puisi tersebut merupakan pengikat soliditas dan gizi bagi militansi kader-kadernya.

Jika memang benar sikap Presiden PKS Anis Matta dan para kadernya sebagai pendukung terorisme, maka wajib bagi bangsa Indonesia lainnya untuk mewaspadai gerakan partai dakwah ini.

Mengapa Jokowi Lebih Dipercaya?

JAKARTA, Image Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengungkapkan, kepercayaan masyarakat sekarang ini terhadap pemimpin tengah berada di level yang sangat rendah. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin menjadi kurang karena para pemimpin cenderung lebih memerhatikan kepentingan pribadi.

Namun, Anies mengakui kalau Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) termasuk salah satu pemimpin yang masih dipercaya masyarakat. Lantas, mengapa masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada Jokowi? Anies mengatakan, Jokowi dipercaya masyarakat karena faktor kedekatannya terhadap rakyat dan kompetensi, serta integritas Jokowi.

“Kenapa Jokowi dipercaya? Karena kedekatan, kompetensi, integritas, muncul kepercayaan. Self interest-nya amat rendah,” ujar Anies dalam diskusi bertajuk “Pancasila Jiwa Bangsa” di Jakarta, Minggu (2/6/2013).

Dia mengatakan, seorang pemimpin yang dipercaya adalah orang yang dapat mengelola kedekatan, integritas, dan kompetensinya dengan baik. Ibaratnya pemimpin orkestra, kata Anies, pemimpin yang baik tidak hadir untuk mengoreksi para pemain musik melainkan untuk memberi nyawa dalam konser yang ditampilkan.

“Seperti Bung Karno yang memberikan perasaan,” tambahnya. Dalam diskusi tersebut, Anies juga mengingatkan masyarakat agar memilih pemimpin yang mampu menjaga keutuhan Pancasila.

“Tahun 2014 ke depan tak boleh ada lagi pemimpin yang membiarkan perobek Pancasila dibiarkan,” kata Anies. Padahal, lanjutnya, Pancasila itu bagaikan kain tenun yang tidak dapat kembali seperti semula jika sudah dirobek.

Tokoh pendidikan yang pernah menjadi ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi ini pun menilai bahwa pemimpin masa depan sedianya mengedepankan nilai-nilai pendidikan. Menurut Anies, pendidikan merupakan investasi dalam membangun kualitas sumber daya suatu bangsa.

Negara Wajib Perkenalkan Pancasila kepada Rakyat

By : Muhammad Yasin Fadilah
Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Mengapa begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan.
Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan berbangsa dan bernegara yang implementasinya mewajibkan semua manusia Indonesia harus ber-ketuhanan. Karena keberadaan Tuhan melingkupi semua wujud dan sifat dari alam semesta ini, diharapkan manusia Indonesia dapat menyelaraskan diri dengan dirinya sendiri, dirinya dengan manusia-manusia lain di sekitarnya, dirinya dengan alam, dan dirinya dengan Tuhan. Keselarasan ini menjadi tanda dari mausia yang telah meningkat kesadarannya dari kesadaran rendah menjadi kesadaran manusia yang manusiawi.
Pancasila, dalam konteks masyarakat bangsa yang plural dan dengan wilayah yang luas, harus dijabarkan untuk menjadi ideologi kebangsaan yang menjadi kerangka berpikir (the main of idea), kerangka bertindak (the main of action), dan dasar hukum (basic law) bagi segenap elemen bangsa. Namun, dalam kerangka pluralitas dan multikulturalisme tidak dinafikan dan dihalangi hidupnya ideologi kelompok yang sifatnya lebih terbatas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, ideologi kelompok keagamaan (ormas), partai politik, dan etnonasionalisme kesukuan tetap dibiarkan hidup sebagai khasanah kekayaan bangsa dalam payung ideologi besar Pancasila. Hal ini, dimaksudkan untuk menghindari pemaksaan dan monopoli ideologi serta penafsiran tunggal. Pada hakikatnya, Pancasila juga terbuka pada pemikiran ideologi lainnya. Kecuali terhadap ideologi Komunisme yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila harus tetap dilarang dan tidak boleh hidup di bumi Indonesia.
Artinya Pancasila menjadi ajimat yang ampuh bagi rejim dalam mengambil segala bentuk keputusan, rakyat diharuskan tunduk pada legitimasi yang digunakan dengan melalui pengatasnamaan Pancasila, inilah di kemudian waktu menjadi permasalahan yang rumit.
B. Rumusan Masalah
1.      Bagaimana pelaksanaan Pancasila pada masa era reformasi?
2.      Bagaimana pelaksanaan Pancasila dalam bidang ekonomi?
3.      Bagaimana pelaksanaan Pancasila dalam bidang politik dan hukum?
C. Tujuan
Makalah ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum pada masa era reformasi saat ini.
Bab II
PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pancasila Pada Masa Reformasi
Terlepas dari kenyataan yang ada, gerakan reformasi sebagai upaya memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia ini harus dibayar mahal, terutama yang berkaitan dengan dampak politik, ekonomi, sosial, dan terutama kemanusiaan. Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi perbenturan kepentingan politik. Berbagai gerakan muncul disertai dengan akibat tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Banyaknya korban jiwa dari anak-anak bangsa dan rakyat kecil yang tidak berdosa merupakan dampak dari benturan kepentingan politik. Tragedi “amuk masa” di Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, serta daerah-daerah lainnya merupakan bukti mahalnya sebuah perubahan. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, nampak sekali bahwa bangsa Indonesia sudah berada di ambang krisis degradasi moral dan ancaman disintegrasi.
Kondisi sosial politik ini diperburuk oleh kondisi ekonomi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Sektor riil sudah tidak berdaya sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya perusahaan maupun perbankan yang gulung tikar dan dengan sendirinya akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah pengangguran yang tinggi terus bertambah seiring dengan PHK sejumlah tenaga kerja potensial. Masyarakat kecil benar-benar menjerit karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta harga bahan kebutuhan pokok lainnya. Upaya pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan menyediakan dana sosial belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya. Ironisnya kalangan elite politik dan pelaku politik seakan tidak peduli den bergaming akan jeritan kemanusiaan tersebut.
Di balik keterpurukan tersebut, bangsa Indonesia masih memiliki suatu keyakinan bahwa krisis multidimensional itu dapat ditangani sehingga kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Apakah yang dasar keyakinan tersebut? Ada beberapa kenyataan yang dapat menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki kehidupannya, seperti: (1) adanya nilai-nilai luhur yang berakar pada pandangan hidup bangsa Indonesia; (2) adanya kekayaan yang belum dikelola secara optimal; (3) adanya kemauan politik untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
B. Pelaksanaan Pancasila dalam Bidang Ekonomi
Hampir semua pakar ekonomi Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya moralitas kemanusiaan dan ketuhanan sebagai landasan pembangunan ekonomi. Namun dalam praktiknya, mereka tidak mampu meyakinkan pemerintah akan konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Bahkan tidak sedikit pakar ekonomi Indonesia yang mengikuti pendapat atau pandangan pakar Barat (pakar IMF) tentang pembangunan ekonomi Indonesia.
Pilar Sistem Ekonomi Pancasila meliputi: (1) ekonomika etik dan ekonomika humanistik (dasar), (2) nasional ekonomi dan demokrasi (cara/metode operasionalisasi), dan (3) ekonomi berkeadilan sosial (tujuan). Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi cukup dikaitkan dengan pilar-pilar di atas dan juga dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus dipecahkan oleh sistem ekonomi apapun. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah: (a) Barang dan jasa apa yang akan dihasilkan dan berapa jumlahnya; (b) Bagaimana pola atau cara memproduksi barang dan jasa itu, dan (c) Untuk siapa barang tersebut dihasilkan, dan bagaimana mendistribusikan barang tersebut ke masyarakat.
Langkah yang perlu dilakukan adalah perlu digalakkan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan keteladanan. Perlu dimunculkan gerakan penyadaran agar ilmu ekonomi ini dikembangkan ke arah ekonomi yang humanistik, bukan sebaliknya mengajarkan keserakahan dan mendorong persaingan yang saling mematikan untuk memuaskan kepentingan sendiri. Ini dilakukan guna mengimbangi ajaran yang mengedepankan kepentingan pribadi, yang melahirkan manusia sebagai manusia ekonomi (homo ekonomikus), telah melepaskan manusia dari fitrahnya sebagai makhluk sosial (homo socius), dan makhluk beretika (homo ethicus).
Relevankah Ekonomi Pancasila dalam memperkuat peranan ekonomi rakyat dan ekonomi negara di era global (isme) kontemporer? Mereka skeptis, bukankah sistem ekonomi kita sudah mapan, makro-ekonomi sudah stabil dengan indikator rendahnya inflasi (di bawah 5%), stabilnya rupiah (Rp 8.500,-), menurunnya suku bunga (di bawah 10%). Lalu, apakah tidak mengada-ada bicara sistem ekonomi dari ideologi yang pernah “tercoreng”, dan tidak nampak wujudnya, tidak realistis, dan utopis? Mereka ini begitu yakin bahwa masalah ekonomi (krisis 97) adalah karena “salah urus” dan bukannya “salah sistem”, apalagi dikait-kaitkan dengan “salah ideologi” atau “salah teori” ekonomi. Tidak dapat disangkal, KKN yang ikut memberi sumbangan besar bagi keterpurukan ekonomi bangsa ini. Namun, krisis di Indonesia juga tidak terlepas dari berkembangnya paham kapitalisme disertai penerapan liberalisme ekonomi yang “kebablasan”. Akibatnya, kebijakan, program, dan kegiatan ekonomi banyak dipengaruhi paham (ideologi), moral, dan teori-teori kapitalisme-liberal.
Di sinilah relevansi Ekonomi Pancasila, sebagai “media” untuk mengenali (detector) bekerjanya paham dan moral ekonomi yang berciri neo-liberal Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
Pembangunan politik memiliki dimensi yang strategis karena hampir semua kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari keberhasilannya. Tidak jarang kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah mengecewakan sebagian besar masyarakat. Beberapa penyebab kekecewaan masyarakat, antara lain: (1) kebijakan hanya dibangun atas dasar kepentingan politik tertentu, (2) kepentingan masyarakat kurang mendapat perhatian, (3) pemerintah dan elite politik kurang berpihak kepada masyarakat, (4) adanya tujuan tertentu untuk melanggengkan kekuasaan elite politik.
Keberhasilan pembangunan politik bukan hanya dilihat atau diukur dar terlaksananya pemilihan umum (pemilu) dan terbentuknya lembaga-lembaga demokratis seperti MPR, Presiden, DPR, dan DPRD, melainkan harus diukur dari kemampuan dan kedewasaan rakyat dalam berpolitik. Persoalan terakhirlah yang harus menjadi prioritas pembangunan bidang politik. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek negara dan karena itu pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Namun, cita-cita ini sulit diwujudkan karena tidak ada kemauan dari elite politik sebagai pemegang kebijakan publik dan kegagalan pembangunan bidang politik selama ini.
Pembangunan politik semakin tidak jelas arahnya, manakala pembangunan bidang hukum mengalami kegagalan. Penyelewengan-penyelewengan yang terjadi tidak dapat ditegakkan oleh hukum. Hukum yang berlaku hanya sebagai simbol tanpa memiliki makna yang berarti bagi kepentingan rakyat banyak. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik juga belum dapat direalisasikan sebagaimana yang dicita-citakan. Oleh karena itu, perlu analisis ulang untuk menentukan paradigma yang benar-benar sesuai dan dapat dilaksanakan secara tegas dan konsekuen.
Pancasila sebagai paradigma pambangunan politik dan hukum kiranya tidak perlu dipertentangkan lagi. Bagaimanakah melaksanakan paradigma tersebut dalam praksisnya? Inilah persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan politik dan hukum di masa-masa mendatang.
Apabila dianalisis, kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan seperti:
1.      Tidak jelasnya paradigma pembangunan politik dan hukum karena tidak adanya blue print.
2.      Penggunaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan masih bersifat parsial.
3.      Kurang berpihak pada hakikat pembangunan politik dan hukum.
Prinsip-prinsip pembangunan politik yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila telah membawa implikasi yang luas dan mendasar bagi kehidupan manusia Indonesia. Pembangunan bidang ini boleh dikatakan telah gagal mendidik masyarakat agar mampu berpolitik secara cantik dan etis karena lebih menekankan pada upaya membangun dan mempertahankan kekuasaan. Implikasi yang paling nyata dapat dilihat dalam pembangunan bidang hukum serta pertahanan dan keamanan.
Pembangunan bidang hukum yang didasarkan pada nilai-nilai moral (kemanusiaan) baru sebatas pada tataran filosofis dan konseptual. Hukum nasional yang telah dikembangkan secra rasional dan realistis tidak pernah dapat direalisasikan karena setiap upaya penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh keputusan politik. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila pembangunan bidang hukum dikatakan telah mengalami kegagalan. Sementara, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan juga telah menyimpang dari hakikat sistem pertahanan yang ingin dikembangkan seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri republik tercinta ini. Pembangunan pertahanan dan keamanan lebih diarahkan untuk kepentingan politik, terutama guna mempertahankan kekuasaan.
Bab III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pancasila sebagai warisan bangsa dapat digolongkan sebagai budaya sebab kompleksitas masyarakat Indonesia pada dasarnya dibangun selaras paham-paham dalam Pancasila. Dalam budaya Pancasila, dianut dan dikembangkan sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh semangat kebersamaan, kesediaan untuk saling mengingatkan, saling mengerti dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Budaya ini sudah terbukti mampu membawa bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, menggalang persatuan dan kesatuan, dan mendorong pembangunan. Keberhasilantersebut dapat terwujud sebab potensi konflik akibat perbedaan budaya tidak bisa hidup dalam Pancasila. Sebaliknya, budaya Pancasila itu terus menerus diperbaharui lewat pengalaman hidup bernegara dan bermasyarakat sehingga ia bisa mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai mosaik budaya etnis yang ada di bumi Nusantara. Sungguh suatu interaksi budaya yang dua arah dan dinamis.
Memahami peranan Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama, dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi manakala dikaji perkembangannya secara konstitusional selama lebih dari 55 tahun terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusifsehingga kredibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik dalam wacana politis maupun akademis. Hal ini diperparah oleh minimal dua hal, ialah: pertama, penerapan Pancasila yang dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar filosofinya sebagai dasar negara; dan kedua, krisis multi dimensional yang melanda bangsa Indonesia sejak 1998 yang diikuti oleh fenomena disintegrasi bangsa.

 Image

Fasisme, Liberalisme, Komunisme, dan Sosialisme

Kenapa saya menulis materi ini? Karena, besok saya akan tes ujian akhir semester ilmu politik. Tulisan ini sekaligus bertujuan mengasah daya ingat saya mengenai matei ujian saya besok (sedikit curhat). Jadi, materinya adalah ideologi-ideologi, seperti fasisme, liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Keempat ideologi ini akan saya jelaskan menurut pemahaman saya sendiri.

Fasisme, paham ini muncul karena ketakutan dari kelas menengah akan status sosial mereka dikarenakan oleh krisis ekonomi dan pergerakan kelas bawah. Kelas menengah ini merasa terjepit oleh perusahaan besar dan pergerakan buruh.. Ideologi ini menganut hirarki yang kaku dan otoriter, selain itu, ideologi ini lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kelas bawah. Tidak heran, penganut ideologi ini terkesan rasis.Saat krisis ekonomi dan demokrasi melemah, ideologi fasis ini dapat berkembang dengan cepat.

Liberalisme, ideologi ini muncul karena adanya dominasi aristokrasi dan patron di kalangan masyarakat Eropa abad pertengahan. Ideologi ini muncul untuk membatasi kekuasaan bangsawan. Ideologi liberal ini yakin bahwa setiap individu dapat mengembangkan bakat dan pemikiran mereka sendiri, yang penting setiap individu tersebut juga mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ideologi inilah yang kemudian melahirkan demokrasi. Oleh karena itu, pada ideologi ini, pemerintah mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Semetara itu masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh.

Komunisme, ideologi ini banyak menganut ajaran Marxisme Leninisme. Seluruh hak milik dihapuskan dan dijadikan hak milik negara. Menurut ideologi ini, agama adalah candu. Negara yang masih menganut ideologi ini adalah RRC.

Sosialisme, ideologi ini merupaka reaksi terhadap revolusi industri. Ideologi ini diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang berpikir jernih dan memiliki kejelasan argumen. Hak milik pribadi dihapuskan dan dijadikan hak milik bersama atas sarana produksi. Paham ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat.

FUNGSI DAN PERANAN KEWARGANEGARAAN

Image

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah
Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk dipelajari oleh semua kalangan. Oleh sebab itu, pendidikan Nasional Indonesia menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pelajaran pokok dalam lima status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai sutuan crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait 
Serta kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu negara. Tanpa status kewarganegaraan seorang warga negara tidak akan diakui oleh sebuah negara. Dan dalam makalah ini kami akan sedikit menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan, agar warga negara Indonesia paham dan mengerti apa itu kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena di-era sekarang ini banyak warga negara yang tidak mengetahui dan memahami tentang kewarganegaraan. 
1.2 Tujuan penulisan
Adapun maksud dan tujuan dalam pembuatan makalah ini yaitu untuk memberi pengetahuan dan wawasan agar kita dapat memahami dan mengetahui apa pengertian dari kewarganegaraan, serta memberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
1.3 Rumusan masalah
Dalam tugas kelompok ini kami memiliki tiga rumusan masalah, yaitu :
1. apakah pengertian dari kewarganegaraan ?
2. apakah asas dan unsur dari kewarganegaraan ?
3. apakah tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah ?
1.4 Ruang lingkup
-Pendidikan
Makalah tentang kewarganegaraan bisa dijadikan pembelajaran dalam pendidikan untuk menambah ilmu pengetahuan kita sebagai mahasiswa, karena makalah ini sangat penting dalam mengetahui status kewarganegaraan sorang warga.
-Sosial
Makalah yang kami buat ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk memberi pengetahuan tentang pentingnya sebuah kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara.
1.5 Teknik penulisan
Metode yang digunakan pemakalah dalam penyusunan makalah ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan referensi dan buku-buku dan internet sebagai landasan teoritis mengenai masalah yang akan diselesaikan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kewargaranegaraan Dan Pewarganegaraan
a. Kewarganegaraan 
Kewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan termasuk warga negara.
Berdasarkan pada pasal berdasar UUD pasal 26 dinyatakan sebagai warga negara adalah sebagai berikut:
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Seseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut :
 Karena kelahiran.
 Karena pengangkatan.
 Karena dikabulkannya permohonan.
 Karena pewarganegaraan.
 Karena perkawinan.
 Karena turut ayah dan atau ibu
3. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
Adapun bukti menjadi warga negara adalah sebagai berikut :
a. Akta kelahiran 
b. Surat bukti kewarganegaraan (kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing)
c. Surat bukti kewarganegaraan (petikan keputusan Presiden) karena permohonan atau pewarganegaraan.
d. Surat bukti kewarganegaraan (surat edaran menteri kehakiman…) karena pernyataan
b. Pewarganegaraan
Pewarganegaraan disini dibedakan menjadi dua, yakni :
1. Pewarganegaraan aktif : seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara.
2. Pewarganegaraan pasif : seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan WN suatu negara maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi (menolak pewarganegaraan).
2.2 Asas dan Unsur Kewarganegaraan 
a. Azaz kewarganegaraan
Ada dua macam sisi azaz kewarganegaraan yaitu :
1. Dari sisi kelahiran : ius soli dan ius sanguinis
– Ius soli : pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran
– Ius sanguinis : berdasarkan darah atau keturunan
2. Dari sisi perkawinan : asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat serta paradigma keluarga sebagai inti masyarakat yang tidak terpecah dan paradigma kesamaan kedudukan suami-isteri
b. Unsur Kewarganegaraan
Unsur yang menentukan kewarganegaraan : 
1. Unsur darah keturunan (Ius Sanguinis).
2. Unsur daerah tempat kelahiran (Ius Soli).
2.3 Kewarganegaraan Republik Indonesia
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan.
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah
1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI 
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI 
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya 
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut 
5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI 
6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI 
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin 
8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 
9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui 
10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya 
11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan 
12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 
Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi ;
1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing 
2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan 
3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia 
4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. 
Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut.
Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis; ditambah dengan ius soli terbatas (lihat poin 8-10) dan kewarganegaraan ganda terbatas (poin 11).
2.4 Masalah Kewarganegaraan
Masalah kewarganegaraan disini meliputi :
– Apatride
Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. 
Contohnya : Anda warga negara A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinus) maka Anda tidaklah menjadi warga negara A dan juga Anda tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian Anda tidak mempunyai warga negara sama sekali.
– Bipatride
Bipatride adalah seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap).
Contohnya : Anda keturunan bangsa B (ius sanguinus) lahir di bangsa B maka Anda dianggap sebagai warga negara B akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir Anda 
Untuk memahami masalah kewarganegaraan baik apatride maupun bipatride, maka perlu juga dikaji tentang dua asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan ius sanguinus. Mengapa demikian? Karena negara yang menerapkan ius soli maupun ius sanguinus akan menimbulkan apatride dan bipatride. 
Pengertian Ius Soli dan Ius Sanguinus
1. Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan.
Contohnya : Anda dilahirkan di negara A maka Anda akan menjadi warga negara A walaupun orangtua Anda adalah warga negara B (dianut di negara Inggris, Mesir, Amerika dan lain-lain).
2. Ius Sanguinus adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan tadi.
Contohnya : Anda dilahirkan di negara A, tetapi orangtua Anda warga negara B, maka Anda tetap menjadi warga negara B (dianut oleh RR Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.
2.5 Tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah
Setiap warga negara adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tidak pilih kasih. Gagasan tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebenarnya sudah ada sejak berabad yang lalu. Sikap WNI, WNA dan Pemerintah dalam Menjalankan Tugas, Kewajiban dan Kewenangan.Khususnya di Indonesia bertitik tolak dari pendapat bahwa Tiap negara hukum, sumber kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara hukum merupakan perwujudan rasa kesadaran hukum dari rakyat yang didasarkan kepada persamaan derajat dan kedudukan antara warga negara dengan pemerintah atau penguasa.Adapun tugas dan kewenangan warga negera dan pemerintah adalah sebagai berikut :
a. Tugas dan kewajiban warga negara

 menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku;
 membayar pajak, bea dan cukai yang dibebankan negara kepadanya;
 membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang daridalam maupun dari luar negeri;
 menyukseskan Pemilu baik sebagai peserta atau petugas penyelenggara;
 mendahulukan kepentingan negara/umum dari pada kepentingan pribadi;
 melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan bangsa dan negara;
 kewajiban menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional;
 hak untuk mendapat perlindungan atas diri dan harta benda;
 hak untuk mendapatkan dan menikmati kesejahteraan negara;
 hak untuk mendapatkan dan menikmati hasil pembangunan;
 hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu;
 hak untuk mengembangkan minat dan kemampuan pribadi tanpa mengganggu kepentingan umum dan sebagainya.
b. Tugas dan kewajiban pemerintah 
 melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara;
 memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman bangsa dan negara;
 menghormati dan melindungi hak asasi warga negara;
 menegakkan hukum/perundang-undangan dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaksanakan program pembangunan nasional;
 membuat dan mencabut kebijakan demi pelaksanaan pemerintahan negara.
Sikap Pemimpin dalam Menjalankan Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan:
 melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku;
 berani membela kebenaran dan keadilan;
 memperlakukan bawahan secara adil dan beradab;
 menerapkan prinsip among Tut Wuri Handayani;
 tidak semena-mena terhadap bawahan;
 menghormati hak dan kewajiban hak asasi warga negara;
 mampu memberikan perlindungan, bantuan dan pertolongan pada bawahan;
 memperlakukan warga negara sederajat atau sama kedudukannya di dalam hukum;
 menghargai hasil karya bawahan sebagai pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan;
 mendahulukan melaksanakan tugas dan kewajiban sebelum menuntut haknya sebagai pemimpin;
 tidak membeda-bedakan, pilih kasih, dan menganakemaskan bawahan.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Setelah kita mempelajari makalah ini dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara.Ini dikarenakan bahwa dengan pemahama kewarganegaraan yang baik maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas.Dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-nilai luhur bangsa terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai mahluk ciptaan Tuhan,agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara.
3.2 Kritik dan saran
Akhirnya terselesaikannya makalah ini kami selaku pemakalah menyadari dalam penyusunan makalah ini yang membahas tentang kewarganegaraan masih jauh dari kesempurnaan baik dari tata cara penulisan dan bahasa yang dipergunakan maupun dari segi penyajian materinya.
Untuk itu kritik dan saran dari pembimbing atau dosen yang terlibat dalam penyusunan makalah ini yang bersifat kousteuktif dan bersifat komulatif sangat kami harapkan supaya dalam penugasan makalah yang akan datang lebih baik dan lebih sempurna.

Dibalik Kata “Politik”

Politik, tempat dimana para aktifis partai dan manusia-manusia yang faham dan menggemari dunia ini. Sebelumnya, saya sendiri nggak ngerti sama sekali tentang politik. Secara, masih kecil gitu sayanya… (loh?)

Sebagian besar orang senang bergelut dalam dunia ini karena beberapa faktor yang mungkin membuat mereka peduli dan senang dalam dunia politik. Setelah saya pelajari sedikit tentang politik, sebenarnya politik itu cozy loh.

Cozy? cozy dari manaaa?
Ini dia kerennya politik, meskipun banyak orang (khususnya anak muda) yang mengira politik itu selalu serius dan cuma mikirin dapet kursi aja, ternyata enggak. Dunia politik, sama seperti dunia persahabatan. Meskipun sering musuhan, meskipun sering berbeda pendapat, politik tetap bersahabat. Politik itu saling melengkapi satu sama lain, kompak, bisa menerima masukan dan sportif.

Memang benar sih, jaman sekarang politik agak-agak kotor karena bagian dari politik, yaitu partai-partai di negara kita memiliki anggota-anggota yang “Nggak punya malu”, korupsi sana-sini, nggak mikirin rakyat. Sudahlah, urusan para koruptor biar nanti mereka yang menanggung sendiri akibatnya.

Dibalik kata “politik”, jadi maksud tulisan ini diberi judul seperti itu karena politik itu ternyata mempunyai suatu hal yang luar biasa namun masih dibalik kata politik. Politik itu nggak hanya berkutik dengan hal-hal kantor, berkas, negara dan kursi kok. Tapi hebatnya orang-orang politik, mereka juga banyak yang peduli sesama. Menyediakan baksos, memberi bantuan bencana, peduli masyarakat tanpa mengandalkan pemerintah *tepuk tangan*

Politik juga nggak cuma menginginkan simpati dari rakyat agar bisa menduduki posisi seorang pemimpin.Eh, tapi tergantung partainya sih. Cuma setau saya partai-partai di Indonesia orang-orangnya kena banget deh ke masyarakat. Cuma yaitu, niat tulus masih diperlukan disini..

Dibalik kata politik, banyak orang-orang yang masuk kedalam dunia politik dan berjasa hingga bisa membuat suatu perubahan. Ya pastilah, mereka memperebutkan kursi agar bisa membuat suatu perbahankan semestinya? Mereka beradu argumentasi dan menjunjung program-program yang menurut mereka bisa merubah suatu daerah jika mereka memilih mereka kan? Iya kan?

Karena selama ini yang selalu saya lihat secara langsung hanya partai keadilan sejahtera saja yang saya lihat nyata dan langsung, patut diapresiasi nih partai ini. Karawang banjir, partai yang paling aktif partai ini, bantuan sana-sini, sebuah partai yang bisa dibilang pantas untuk disebut partai keren dan tempat anak muda memulai apresiasi politik lewat partai ini sepertinya lebih enak. Membuat para generasi penerus terbuka lebar matanya bahwa politik itu jujur dan nggak kotor ya lewat sini, partai ini.. ^^

Setiap masyarakat pasti memiliki tanggapan berbeda untuk arti dari politik ini. Cuma, politik menurut saya ya seperti yang diatas tadi, politik memiliki sisi belakang yang bukan hanya memikirkan soal jabatan, tetapi juga persahabatan dengan rakyat dan yang lainnya.

Dibalik kata politik, politik adalah tempat para masyarakat berekspresi dengan fasilitas dalam lingkaran politik lewat partai-partai. Jangan takut untuk perekspresi dalam dunia politik jika hal itu wajar dan tidak melanggar aturan!

Mantap, May Advantages !